Tak Dipilih Jokowi untuk Jadi Menteri, Ini Jatah Jabatan Yusril Ihza Mahendra, akan Ada Lembaga Baru

Tak dipilih Presiden Jokowi untuk jadi menterinya, Yusril Ihza Mahendra disebut akan menjabat di Pusat Legislasi Nasional

YouTube Antara TV Indonesia
Presiden Jokowi dan Yusril Ihza Mahendra 

BANGKAPOSWIKI.COM - Yusril Ihza Mahendra tidak dipilih jadi menteri di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Namun, Yusril Ihza Mahendra disebut akan menjabat di lembaga baru, yakni Pusat Legislasi Nasional.

Dikutip dari Tribun-Timur.com, spekulasi jabatan untuk Yusril Ihza Mahendra muncul setelah Yusril maupun kader PBB lainnya tidak ada yang ditunjuk menjadi menteri maupun wakil menteri.

Peluang pakar Hukum Tata Negara tersebut menjabat Kepala Pusat Legislasi Nasional diungkap Ferry Noor, Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB).

Baca: Sudah Tak Dapat Jatah Menteri, Wamen Pun Tak Dapat Juga: Ini Sikap Legowo Yusril Ihza Mahendra

Baca: Yusril Ihza Mahendra

Presiden Jokowi dan Yusril Ihza Mahendra
Presiden Jokowi dan Yusril Ihza Mahendra (YouTube Antara TV Indonesia)

"Ini ada satu kementerian badan yang baru disahkan oleh Presiden dan DPR. Badan kementerian legislasi nasional atau apa gitu ya," Ferry saat dihubungi, Minggu (27/10/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.

"Mungkin bisa saja Pak Yusril diminta Pak Jokowi di situ nantinya," sambungnya.

Lantas apa itu Pusat Legislasi Nasional dan bagaimana wacana kemunculan lembaga baru ini?

Berikut rangkuman tentang Pusat Legislasi Nasional:

1. Dilontarkan Jokowi saat Debat Pilpres

Wacana pembentukan Pusat Legislasi Nasional disampaikan Jokowi saat Debat Pilpres 2019 pertama, pada 17 Januari 2019.

Saat itu, Jokowi menyatakan berencana menggabungkan berbagai fungsi legislasi dalam satu badan yakni Pusat Legislasi Nasional.

Badan ini akan dikontrol langsung oleh Presiden.

"Kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi, baik yang ada di BPHN, Dirjen Peraturan Perundangan dan fungsi legislasi yang ada di semua kementerian," ujar Jokowi saat itu.

"Akan kita masukkan ke dalam badan ini yang namanya pusat legislasi nasional sehingga kontrol langsung oleh Presiden," imbuh dia sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Menurut Jokowi, Pusat Legislasi Nasional juga dapat dijadikan wadah konsultasi untuk pemerintah daerah yang hendak menerbitkan regulasi.

Baca: TERUNGKAP Komentar Yusril Mahendra Tak Jadi Menteri Jokowi dan Ali Ngabalin Posisinya Terancam

Baca: Amien Rais Akan Jewer Menteri jika 6 Bulan tanpa Kemajuan, Mahfud MD: Saya Mau Ketemu Biar Dijewer

Nama Yusril Ihza Mahendra disebut-sebut akan diberi jabatan baru oleh Presiden Joko Widodo, karena dirinya tak masuk di jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.
Nama Yusril Ihza Mahendra disebut-sebut akan diberi jabatan baru oleh Presiden Joko Widodo, karena dirinya tak masuk di jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. (YouTube Antara TV Indonesia)

Dengan demikian, Jokowi yakin apabila badan legislasi tersebut dibentuk, maka seluruh regulasi, baik pusat dengan daerah, harmonis dan tidak ada lagi yang tumpang tindih.

"Akan kita sederhanakan semuanya sehingga apabila ada tumpang tindih langsung kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik," ujar dia.

2. Didukung Mahfud MD

Rencana Jokowi membentuk Pusat Legislasi Nasional juga sempat mendapat dukungan dari pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD.

"Mau ada satu lembaga yang khusus menangani masalah regulasi itu saya bagus," ujar Mahfud usai menyaksikan debat pertama pilpres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) dikutip dari Kompas.com.

Dapur penggodokan hukum, menurut Mahfud, bisa menjadi wadah sinkronisasi setiap masalah hukum yang muncul.

Mahfud yakin gagasan ini mampu menciptakan hukum yang tidak saling tumpang tindih.

3. PDIP Beri Dukungan

Partai pengusung Presiden Jokowi, PDIP, sempat menyatakan dukungannya terkait pembentukan Pusat Legislasi Nasional yang digaungkan Presiden Joko Widodo.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, program itu bisa menekan ego sektoral untuk membuat suatu perundang-undangan di antara lembaga negara.

 "Upaya Bapak Presiden mengatasi ego sektoral ditinjau dari regulasi dengan membentuk badan legislasi yang mengintegrasikan seluruh persiapan-persiapan fungsi legislasi perancangan Undang Undang DPR dalam satu pintu, satu atap merupakan hal yang sangat baik," kata Hasto di Kantor DPC PDIP Jakarta Timur, Minggu (20/1/2019).

Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf itu mengatakan, para Menteri Kabinet Kerja harus mampu bekerja sesuai visi misi Presiden membangun bangsa.

Hal tersebut diharapkan mengurangi terjadinya tumpang tindih legislasi.

"Zaman Pak Jokowi, menteri-menteri harus menjabarkan visi misi presiden. Karena itulah terhadap legislasi ini justru menjawab berbagai inkonsistensi dalam fungsi legislasi, berbagai tumpang tindih legislasi untuk diharmonisasikan dengan baik," ungkap Hasto

Hasto tidak memungkiri selama ini masih kerap ditemukan ego sektoral antar Kementerian.

Baca: SMK Ichtus Akhirnya Ditutup Setelah Keburukan Sekolah Terungkap Akibat Siswa Tikam Gurunya Sendiri

4. Tidak Diumumkan saat Pengumuman Kabinet

Meski dilontarkan Jokowi, hingga saat ini rencana pembentukan Pusat Legislasi Nasional belum juga terwujud.

Saat penyusunan kabinet beberapa waktu lalu, Jokowi juga tidak menyebut adanya pembentukan badan baru, termasuk Pusat Legislasi Nasional.

Padahal, momen penyusunan kabinet bisa menjadi waktu yang tepat jika Jokowi hendak membentuk badan baru.

5. Kemenkumham Tunggu Instruksi Presiden

Dikutip dari Kontan, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyebutkan, rencana pembentukan pusat legislasi nasional merupakan kewenangan Presiden Jokowi.

Kepala Biro Humas Kementerian Hukum dan HAM Bambang Wiyono mengatakan, saat ini di Kemenkumham terdapat Direktorat Jenderal (Ditjen) Peraturan Perundang-undangan untuk mengatur pembentukan perundang-undangan antara lain proses penyusunan rancangan UU, Perpu, PP, dan Keppres.

Selain itu, dalam Ditjen tersebut, satu di antaranya terdapat Direktorat Harmonisasi yang bertugas melakukan sinkronisasi aturan agar tidak terjadi tumpang tindih.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, Kemenkumham masih menunggu arahan terkait rencana pembentukan Pusat Legislasi Nasional.

Ia juga belum mengetahui jika nantinya Pusat Legislasi Nasional terbentuk, akan seperti apa posisi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham.

"Kita tunggu petunjuk pak Presiden selanjutnya," ucap Bambang, Sabtu (19/10/2019).

(TRIBUN-TIMUR.COM/Nur Fajriani R/TRIBUNNEWSWIKI.COM/Febri)

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved