Profil Kabupaten Bangka Selatan, Nama-nama Bupati dan Sejarah Pembentukannya

BANGKAPOSWIKI.COM - Kabupaten Bangka Selatan merupakan satu di antara 7 daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bangka Selatan termasuk kabupaten yang terbilang muda.

Kabupaten di selatan Pulau Bangka ini dibentuk pada 25 Februari 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003.

Sebelum menjadi kabupaten yang otonom, Bangka Selatan merupakan bagian dari Kabupaten Bangka bersama dengan Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Barat.

Kini, secara administratif wilayah Kabupaten Bangka Selatan memiliki 8 kecamatan dan 53 kelurahan

dan dihuni oleh lebih kurang 193.583 jiwa penduduk sesuai data sensus tahun 2015.

Sejak dibentuk, Negeri yang akrab disapa dengan Negeri Junjung Besaoh ini telah dipimpin oleh beberapa bupati.

Adapun jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan setelah terbentuk yakni,

1. Zikri Kisai (Pj Bupati) Tahun 2003

2. Justiar Noer (Pj Bupati 2004

3. Umar Mansyur (Pj Bupati) Tahun 2005

4. Justiar Noer dan Jamro H. Jalil

5. Jamro H. Jalil dan Nusyamsu

6. Justiar Noer dan Riza Herdavid

Saat ini Kabupaten Bangka Selatan memiliki sebanyak 8 Kecamatan, yaitu Kecamatan Payung, Simpang Rimba, Toboali, Air Gegas, Lepar Pongok, Tukak Sadai, Pulau Besar dan Kepulauan Pongok.

Kantor Bupati Bangka Selatan beralamatkan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Jalan Gunung Namak Kecamatan Toboali, Bangka Selatan.

Penduduk Kabupaten Bangka Selatan Tersebar di 8 Kecamatan:

Payung = 18.614 jiwa
Simpang Rimba = 21.196 jiwa
Toboali = 65.138 jiwa
Air Gegas = 37.748 jiwa
Lepar Pongok = 11.706 jiwa
Tukak Sadai = 9.945 jiwa
Pulau Besar = 8.833 jiwa
Kepulauan Pongok = 5.024 jiwa

• Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan, Alat Transportasi Andalkan Kapal Nelayan

Sejarah Singkat Terbentuknya Bangka Selatan

Dikutip Bangkaposwiki.com dari website bangkaselatankab.go.id, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibentuk pada tanggal 25 Februari 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003.